Ditengah maraknya keluhan dari masyarakat, organisasi profesi maupun organisasi fasilitas pelayanan kesehatan terhadap pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Komisi IX DPR dipimpin Wakil Ketua Komisi Soepriyatno melakukan Kunjungan Kerja Spesifik dalam rangka melakukan fungsi pengawasan ke Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Rabu (26/2).

Pada pertemuan tersebut hadir Wakil Gubernur Kalimantan Selatan H. Rudy Resnawan, Kepala BPSDM Kementerian Kesehatan RI Untung Suseno Sutarjo,Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel Achmad Rudiansjah, para Direktur RSUD, Kepala Puskesmas, Kepala Kanwil BPJS Kalsel dan instansi terkait lainnya, bertempat di Aula Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel Banjarmasin.

Menurut Soepriyatno, kunker spesifik ini dilakukan untuk melihat secara langsung kinerja BPJS Kesehatan Provinsi Kalsel yang dulunya adalah PT.Askes dalam melaksanakan program JKN. Ia juga menengarai, program JKN yang belum genap dua bulan berjalan tentunya pasti ada kekurangan dan keluhan dari berbagai pihak yang terlibat.

“Kami ingin mendengar secara langsung dari para pemangku kepentingan terkait masalah-masalah yang dihadapi di lapangan dalam pelaksanaan program JKN. Seperti belum maksimalnya sistem rujukan, perbedaan obat-obatan yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan melalui daftar Formularium Nasional (FORNAS) dengan obat-obatan yang ditanggung sebelumnya oleh program JAMKESMAS melalui Daftar dan plafon Harga Obat (DPHO). Selain itu, rumah sakit daerah juga menghadapi masalah tunggakan dari program JAMKESMAS tahun 2013 yang menyebabkan kesulitan beroperasi,” jelasnya.

Dilain pihak, Wakil Gubernur Kalsel H. Rudy Resnawan menjelaskan,Pemerintah Provinsi Kalsel sangat mendukung dan telah berupaya mempersiapkan pelaksanaan program JKN dengan sosialisasi BPJS Kesehatan ke berbagai kalangan dan lapisan masyarakat. Selain itu, dipersiapkan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, termasuk maping (pemetaan) kepesertaan BPJS Kesehatan.

Menanggapi tunggakan dari program JAMKESMAS tahun 2013, Kepala BPSDM Kementerian Kesehatan RI Untung Suseno Sutarjo yang hadir mendampingi Anggota Komisi IX DPR RI, menjelaskan, berdasarkan data terkini jumlah dana yang belum dibayarkan sebesar Rp 2,9 Trilyun dan pada bulan Maret tahun ini akan dibayarkan Rp1,3 Trilyun untuk seluruh provinsi di Indonesia.

Tim Kunker Spesifik Anggota Komisi IX. DPR RI berjumlah 9 orang yaitu Ir. Soepriyatno, dr. Nova Riyanti Yusuf,SpKJ,Didik Salmijardi, Anita Yacoba Gah, SE, Gede Pasek Suardika,SH, MH, dr. Verna Gladies Merry Inkiriwang, Aditya Anugrah Moha,S.Ked, Dra.Sri Rahayu, Abidin Fikri, SHdan Zuber Safawi, SHI. (Naefuroji)